Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda terus berupaya menghadapi meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda.
Melalui Komisi IV, mereka menggencarkan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Permasalahan keluarga yang berkaitan dengan perempuan menjadi latar belakang pembuatan Raperda ini, dengan harapan dapat mengurangi kasus-kasus tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Anwar Hakim, menjelaskan bahwa saat ini raperda tersebut sedang disosialisasikan oleh anggota Komisi IV DPRD Samarinda.
“Kami melakukan sosialisasi ini untuk mencari dan menerima masukan dari masyarakat yang dapat dimasukkan ke dalam Raperda Ketahanan Keluarga. Hal ini sangat penting guna menjaga keutuhan rumah tangga dan meminimalisir permasalahan di dalam keluarga,” ungkap Deni.
Raperda ini dihadirkan untuk memastikan bahwa masyarakat Kota Tepian dapat menjaga keutuhan keluarga mereka, dengan tujuan mengurangi permasalahan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian.
Deni menekankan bahwa tanpa adanya raperda ini, dasar hukum terkait ketahanan keluarga, terutama yang menyangkut aspek psikis dan fisik perempuan dan anak, memiliki potensi untuk meningkatkan kasus-kasus lainnya.
“Kasus kekerasan belakangan ini meningkat, termasuk pencabulan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Raperda ini dirancang untuk mencegah hal-hal tersebut,” jelasnya.
Dengan dibentuknya Raperda ini, Deni berharap dapat memberikan pandangan dan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketahanan dalam keluarga.
“Mudah-mudahan Raperda ini menjadi landasan hukum yang efektif dalam menjaga ketahanan keluarga,” pungkasnya.(Adv/DPRDSamarinda)
