Portalborneo.or.id, Samarinda – Praktik tambang ilegal lagi-lagi meresahkan masyarakat, hal tersebut ditanggapi oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Maswedi.
Maswedi meminta, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendorong aparat penegak hukum untuk secepatnya menindak tegas tambang ilegal di Kota Tepian.
Perhatian yang diberikan ini bukan tanpa alasan, lantaran hasil dari resesnya dalam beberapa pekan ini menunjukan imbas pertambangan ilegal terhadap lahan pertanian warga di kawasan Bayur, Betapus, hingga Lempake di Kecamatan Samarinda Utara.
“Masyarakat jadi gagal tanam. Setahun yang biasanya tiga kali, ini hanya menanam sekali,” ungkap Maswedi, Senin (17/10/2022).
Anggota Komisi IV DPRD ini menjelaskan, daerah Kaltim secara umum masih mengandalkan pemasok beras dari luar daerah, yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Maka dari itu, dirinya berharap pemkot memiliki sikap tegas.
Maka dari itu dinas terkait dapat melakukan penyuluhan kepada petani dalam mengelola lahan yang terdampak.
“Kalau kita lihat di daerah sana itu ada pertambangan. Mengakibatkan air itu mengalir langsung menuju persawahan warga. Dari Bayur hingga ke Betapus, sampai Lemapke,” ucapnya.
Politisi Nasdem ini pun, memiliki harapan agar Pemkot Samarinda menindak tegas para penambang ilegal yang membuat rugi masyarakat, melalui aparat penegak hukum yang terkait.
“Bahkan sekarang itu bukan air lagi, tapi bercampur lumpur. Sehingga tidak bagus masuk ke sawah,” tuturnya.
“Dinas Pertanian bisa melakukan penyuluhan, bagaiamana petani menanggulangi jika kondisi lahan tersebut begitu. Karena petani kita belum terlalu mengerti itu,” tutupnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Nfl)
