Portalbroneo.or.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menanggapi prediksi pada tahu 2023 mendatang akan terjadi puncak inflasi secara nasional, maka dari itu pihaknya menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Guna membahas pengendalian inflasi di Kota Tepian, yang diperkirakan hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. peristiwa ini bukan hanya berdampak bagi kota ini, tetapi hapir seluruh dunia terkena dampak perlambatan ekonomi.
Diperkirakan seluruh daerah Indonesia, terancam mengalami krisis pangan dan krisis energi, bahkan terancam terjadi resesi secara nasional.
Oleh sebab itu Walikota Samarinda, Andi Harun menyebutkan, ancaman inflasi di Indonesia telah lama disampaikan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan.
“Terlihat masih aman, tetapi kalau kepala negara telah memberikan antensi mengenai inflasi. Maka Kepala Daerah harus siap untuk langka-langkah antisipasi kedepannya,” tutur Andi Harun, saat memimpin TPID di ruang rapat Mankupelas, Lantai II kawasan Balaikota.
Walikota Samarinda pun menyampaikan, pada tingakat nasional inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 hingga 5,95%. Hal tersebut diperkirakan penyesuaian akibat naiknya harga BBM bersubsidi, sedangkan harga energi dan pangan secara global terbilang masih tinggi, Rabu (12/10/2022).
Namun inflasi di Kota Tepian sendiri, orang nomor satu di Samarinda terangkan, masih di bawah perhitungan inflasi nasional, sekitar 5,3%. Dengan segala upaya Pemkot Samarinda menjaga angka inflasi agar tidak melebihi batas nasional, menjadi antesi tersendiri bagi Pemerintah Pusat dan memberikan Danan Insentife Daerah (DID) Rp 19,2 miliar.
Maka dari itu peria yang kerap disapa AH, selama rapat berlangsung memaparkan, Pemkot Samarinda pada saat ini sedang membuat peta guna pengendalian inflasi di kota ini.
Sesuai dengan peraturan yang pada Pemerintah Pusat, pengalokasian dana dalam pengendalian inflasi sebesar 2% baik dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 16,5 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dialokasikan pada APBD-P 2022. Maupun pengguna anggaran DID Rp 19,2 miliar.
Dalam upaya pengendalian inflasi Pemkot Samarinda ada membuat tiga jenis belanja, penyaluran dana Bantuan Sosila (Bansos) berupa bantuan secara langsung tunai bagi kelompok yang akan rentan terdampak, cipta lapangan kerja, serta dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Lalu kita akan lakukan kerja sama antardaerah, misalnya dengan daerah penghasil beras. Ada empat bahan pokok yang memengaruhi inflasi di Samarinda secara tahunan, yakni cabai, bawang merah, daging ayam dan ikan layang, karena Samarinda masih banyak impor, kita akan melakukan 8 arahan dari BI itu,” ucapnya.
“Intinya Pemkot Samarinda akan membidik kelompok-kelompok yang akan rentan terdampak,” sambungnya.
Sebagai informasi, berdasarkan arahan Bank Indonesia (BI) upaya penaganan inflasi akhir tahun ini terdapat 8 langkah yang diberikan pada Pemkot Samarinda.
Ialah, mulai dari perluasan kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga suplai dan memenuhi komoditas, gelaran operasi pasar murah, perdagangan digital, perlindungan sosisal dan bantuan di sektor transportasi, mempercepat program tanahm pangan di pekarangan rumah, hingga upaya memperkuat sarana-prasarana penyimpanan bahan pangan.
“Termasuk, mengajak masyarakat untuk menanam dua atau tiga cabai di pekarangan rumah, agar akhir tahun ini nanti ketika kebutuhan melonjak bisa teratasi. Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait ini,” tutupnya.
(Tim Redaksi Portalbroneo.or.id/ADV/Nfl)
