Portalborneo.or.id, Samarinda – Wakil ketua komisi IV DPR-RI, Budisatrio Djieandono, diundang Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kota Samarinda, dalam diskusi publik tentang Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN). Diskusi public bertempatan di Cafe Bagios, Jalan Basuki Rahmat, No. 8, Kelurahan Bugis. Tidar mengundang sejumlah elemen kaum muda Kota Samarinda, Kamis (12/5/2022) malam.
Ketua TIDAR Samarinda, Garin Yudha Primaditya menuturkan, agenda ini dilakukan untuk memfasiliatsi para anak muda agar bisa menuangkan ide pikiran yang dapat direalisasikan, salah satu diantaranya terkait IKN.
“Tidar hadir mengadakan kegiatan ini, dan kami tau pak Budi lagi ke Samarinda. Dengan waktu singkat, alhamdulillah ratusan kaula muda ikut datang di kegiatan ini,” ungkap Garin.
Garin sapaan karibnya menyebutkan, terkait sosialisai UU IKN, ketika sosialisasi terhadap kaum milenial, tentunya harus dengan milenial. Contohnya, dengan cara diskusi yang dilaksanakan lingkupnya secara tatap muka tersebut, dan ini juga merupakan jadi salah satu langkah awal.
“Semoga kawan-kawan yang mempunyai pemikiran bagus itu tetap bertahan, dan terus mau memberikan ide cemerlang, serta semoga pemangku kebijakan bisa merealisasikannya,” harapnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil ketua DPR-RI, Budisatrio Djienadono mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh kaum muda Samarinda bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi publik tersebut. Bahkan dirinya sangat mengapreasiasi para kaula muda di Samarinda yang berani untuk mengungkap keluh kesahnya.
“Ini yang saya sangat senang dengan seluruh anak muda di Samarinda, dari diskusi publik saya mendapatkan aspirasi dari mereka tentang persiapan IKN seperti SDM, bahkan banyak rehabilitasi hutan dan lahan yang selama ini terdegradasi akibat aktivitas ekonomi, dan juga infrastruktur di 10 kabupaten/kota di Kaltim,” ucap Budi, saat ditemui awak media.
Politisi partai Gerindra ini pun berharap, pembangunan IKN tidak hanya terfokus di lahan seluas 265.000 hektar aja, namun perhatian khususnya juga bisa diberikan kepada 10 Kabupaten/Kota di Kaltim.
“Termasuk masyarakat adat yang selama ini tinggal di IKN, semoga nantinya ada penyelesaian-penyelesaian yang baik khususnya mereka yang tinggal di IKN. Dan juga yang paling penting adalah ketahanan pangan di Kalimantan Timur,” tutupnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id)
