Portalborneo.or.id, Samarinda – Dalam upaya mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi bertema “Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif”. Acara ini berlangsung di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir H. Juanda, Air Putih, Samarinda, pada Sabtu (13/7/2024) malam.
Acara sosialisasi ini mengundang sejumlah narasumber berpengaruh, termasuk Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Abdurrahman Amin, mantan komisioner Bawaslu Ebin Marwi, dan Editor Tribun Kaltim Muhammad Fahri.
Ebin Marwi membuka diskusi dengan mengungkapkan tantangan-tantangan dalam Pilkada, khususnya terkait praktek mahar politik yang kerap terjadi namun sulit diungkap.
“Mahar politik adalah masalah yang sangat merusak birokrasi dan integritas pemilihan kepala daerah. Meskipun ada undang-undang yang melarang, pembuktiannya tetap menjadi tantangan besar,” kata Ebin.
Ia menganalogikan mahar politik seperti “kentut, bisa dirasakan tapi sulit dibuktikan,” dan mengutip kasus La Nyalla sebagai contoh nyata, sambung Ebin.
Menurutnya, calon kepala daerah yang memiliki dana besar cenderung melakukan lobi ke partai politik di Jakarta, yang merusak esensi Pilkada.
Ebin, yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Balikpapan, menekankan pentingnya peningkatan kewenangan Bawaslu untuk bisa menindaklanjuti setiap pelanggaran dengan efektif.
“Saya berharap Bawaslu bisa memiliki kewenangan seperti KPK, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan, agar setiap temuan terkait mahar politik bisa diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.
Abdurrahman Amin, Ketua PWI Kaltim, menekankan peran strategis media dalam Pilkada. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai pelapor tahapan Pilkada, tetapi juga harus aktif memperkenalkan profil dan rekam jejak calon kepala daerah kepada masyarakat.
“Media harus memberikan informasi yang komprehensif tentang calon kepala daerah agar masyarakat dapat memilih dengan bijak berdasarkan data dan fakta,” jelas Rahman.
Rahman juga mengkritisi kecenderungan media yang hanya menyorot figur-figur politik yang populer, sementara banyak calon potensial lainnya tidak mendapatkan perhatian yang layak.
“Setiap calon harus diberikan kesempatan yang sama untuk dikenal oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam demokrasi yang sehat, integritas dan profesionalisme wartawan sangat krusial.
“Kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada kredibilitas wartawan. Media harus menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan dan bebas dari kepentingan tertentu,” tandasnya.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu dan media dalam mengawasi jalannya Pilkada, sehingga tercipta pemilihan yang lebih transparan dan demokratis di Kalimantan Timur.
“Melalui pengawasan partisipatif dan pemberitaan yang objektif, diharapkan pelanggaran-pelanggaran seperti mahar politik dapat diminimalisir, sehingga Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lebih baik dan bersih,” pungkas Rahman.
Tim Redaksi Portalborneo.or.id
