Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Afif Rayhan Harun berharap generasi muda, tak terkecuali mahasiswa dapat melek politik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pemateri di sekolah advokasi, yang digelar oleh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Ulul Albab, Minggu (30/1/2022).
Dalam penyampaiannya, Afif Rayhan Harun mengatakan jika keberadaan dan peran mahasiswa harus terlibat aktif dalam mengawal serta memberikan masukan kepada pemerintah dan legislatif dalam mendorong program pembangunan daerah melalui penganggaran.
Pasalnya, keduanya memiliki fungsi masing-masing dalam melakukan setiap kebijakan. Baik kebijakan yanh dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan yang keluarkan oleh DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dari dewan. Sebagai bentuk pengawasan tentu legislatif memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal pendapatan daerah.
“Dalam tema kali ini yang saya kemukanan pertama adalah bagaimana Pemkot Samarinda dan DPRD sebagai mitra kerja bisa membentuk anggaran kita agar lebih dari sebelumnya,” ucapnya pada media usai memberikan materi sekolah advokasi.
Selain itu, Afif juga menilai, saat ini mahasiswa dan anak muda memahami terkait politik anggaran.
“Saya inginkan mahasiswa bisa melek terhadap politik dan jangan apatis karena jangan pernah mau menjadi objek politik, tapi mari kita sama-sama menjadi subjek politik,” ucapnya.
Saat ini paradigma kaum muda yang apatis terhadap politik sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, pasalnya keberadaan anak muda bebagai garda terdepan dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terutama dalam hal ide dan inovasi.
“Jangan pernah menjadi objek politik karena hanya ingin mendulang suara saja, karena para pemuda kita memiliki inovasi dan ide-ide dalam mendukung pembangunan,” ujarnya.
Terkait apakah perlu sikap dan peran mahsiswa dalam mengawal proses penganggaran antara pemerintah dan DPRD ia mengatakan jika hal tersebut mungkin saja terjadi sebab antara pemerintah dan DPRD harus transparansi terkait anggaran
“Jika mahasiswa peduli dengan daerahnya, sepatutunya memang harus ada pengawasan, karena kita selaku penyelenggara anggaran harus tetap diawasi,” pungkasnya.
(Adv)
