Portalborneo.or.id, Samarinda – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Menurut Said, angka tersebut masih dalam batas aman dan hanya sekitar 2% dari total belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp 3.500 triliun.
Said menekankan bahwa anggaran ini cukup moderat dan jauh dari anggapan sebelumnya yang menyebut program ini akan menghabiskan ratusan triliun rupiah.
“Kebijakan ini saya kira memberi kepastian kepada publik bahwa selama ini yang diopinikan bahwa makan gizi gratis akan menyedot ratusan triliun tidaklah benar,” kata Said Selasa (25/6/2024), mengutip Liputan6.com
Selain itu, Said memuji kelancaran komunikasi antara tim ekonomi Presiden Jokowi dengan Tim Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai, transisi yang berjalan mulus ini memberikan sinyal positif bagi pasar dan pengusaha, sehingga penting untuk terus menjaga kepercayaan pasar terhadap proses transisi pemerintahan.
“Proses transisi yang smooth antara kementerian bidang ekonomi Presiden Jokowi dengan Tim ekonomi Pak Prabowo saya kira akan memberi sinyal yang baik bagi pasar bahwa akan terjadi kontinuitas kebijakan fiskal bagi pemerintahan baru,” jelas Said Abdullah.
Said juga menyarankan adanya penyesuaian program dalam RAPBN 2025 untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pelaku pasar.
“Kita perlu mendorong terus kepercayaan pasar terhadap proses transisi pemerintahan ini. Sebab pada tahun depan, pemerintah dihadapkan tantangan yang tidak mudah, terutama karena sentimen eksternal yang kurang kondusif, padahal kita dihadapkan kebutuhan pembiayaan pada RAPBN 2025 yang cukup besar,” tambahnya.
Sebelumnya, Bank Dunia menyoroti program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto. Lembaga keuangan internasional tersebut menilai bahwa program ini memiliki potensi untuk meningkatkan pembentukan sumber daya manusia dalam kerangka fiskal yang berkelanjutan.
Namun, Bank Dunia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan penuh program-program sosial dapat mendorong peningkatan belanja sosial hingga 3% PDB pada tahun pertama dan sekitar 2% PDB setelahnya. Mereka menyarankan implementasi bertahap yang diimbangi dengan reformasi perpajakan untuk mencapai tujuan ini dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal.
Data dari laporan World Food Program menunjukkan bahwa program makan di sekolah dapat efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan anak-anak, serta memberikan manfaat ekonomi bagi rumah tangga penerima manfaat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Dengan adanya program makan bergizi gratis, diharapkan dapat meningkatkan hasil kesehatan dan membantu memastikan saling melengkapi dengan tujuan intervensi stunting pada 1000 hari pertama,” jelas Bank Dunia dalam laporannya.
Dengan dukungan DPR RI dan berbagai pihak, program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.
Tim Redaksi Portalborneo.or.id/FRC
