Portalborneo.or.id, Samarinda – Menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), organisasi Forum Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Ibukota Negara (Fordamai IKN) untuk mengakomodir masyarakat lokal saat proses pengemabangan IKN yang sudah mulai berjalan.
Organisasi Forum Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Ibukota Negara (Fordamai IKN) Wilayah Samarinda, resmi deklarasi pada Sabtu, 16 Juli 2022 di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, mengikuti Fordamai lainnya di daerah Kaltim.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Badan Otorita IKN Nusantara, Wali Kota Samarinda Andi Harun, serta sejumlah lembaga lintas agama Kaltim dan Kota Samarinda.
Kepada awak media, Andi Harun menuturkan, dirinya mengucapkan selamat kepada pengurus Fordamai IKN Samarinda yang telah terbentuk. Ia berharap organisasi yang menjadi mitra pemerintah ini dapat mengemban amanah dan tanggung jawab selama Kepengurusan.
“IKN ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia, lebih-lebih bagi masyarakat Kaltim,” jelas Andi Harun kepada awak media.
Gagasan Indonesia-sentris dari lahirnya IKN Nusantara, menurut Andi Harun, menjadi harapan buat seluruh warga Indonesia. Termasuk, Kota Samarinda yang kemudian juga memiliki kewajiban menjaga, memelihara, dan berkontribusi bagi lancarnya proses pembangunan IKN ke depan.
“Lahirnya Fordamai IKN wilayah Samarinda sebagai mitra strategis pemerintah untuk memitigasi semua potensi yang menghambat proses pembangunan IKN,” ungkap Walikota Samarinda.
Orang nomor satu di Samarinda ini juga meyakini, Fordamai IKN Samarinda dapat menjadi organisasi yang menekan angka pengangguran. Menurut dia, selain menangani masalah sosial, juga menjadi katasilator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia pun berpesan agar pengurus Fordamai IKN Samarinda terus memberdayakan masyarakat dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pelaku ekonomi.
“Kita berharap ada manfaat utama yang bisa didapatkan masyarakat lokal, yang apabila IKN hadir masyarakat termarjinalkan, tapi dengan konsep pembangunan kolaboratif antara kepentingan pemerintah dan partisipasi masyarakat, itu menyatu secara bersama,” Pungkasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id, )
