Portalborneo.or.id, Samarinda – DPRD Samarinda membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan pada tahun 2013.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, ditunjuk sebagai ketua pansus. Ia menyebutkan jika ada tiga fokus utama dalam revisi perda pendidikan ini.
Fokus pertama ialah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Samarinda. Termasuk meningkatkan gaji dan insentif tenaga pendidik.
“Harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Deni.
Penyelaraskan perda dengan perubahan peraturan di Kementerian Pendidikan menjadi fokus kedua dalam revisi Perda Pendidikan. Mengingat saat ini telah diterapkannya Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan.
“Perda ini sudah berusia lebih dari satu dekade, dan banyak perubahan di Kementerian Pendidikan yang harus kita sesuaikan,” jelasnya.
Fokus terakhir ialah meminimalisir konflik regulasi. Pansus akan menyelaraskan perda dengan regulasi kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Deni menegaskan bahwa pansus akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti dewan pendidikan, dewan kesenian, lembaga pendidikan khusus, dan lembaga penjamin mutu.
“Tujuan revisi ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua pihak untuk mendapatkan haknya,” kata Deni.
Salah satu fokus utama pansus adalah mencari solusi untuk anggaran pendidikan, di mana 20 persennya saat ini digunakan untuk honor tenaga pendidik. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan proses administratif dan merumuskan rencana kerja pansus.
“Kami akan berdiskusi dengan stakeholder terkait dan melakukan studi banding dengan daerah lain yang telah menerapkan perda pendidikan baru,” tandas Deni.
