Komisi IV DPRD Kaltim Sorot Banyak Pegawai Lolos PPPK Namun Berstatus Tanpa Penempatan

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin.

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin.

Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengungkapkan jika telah ada pengumuman terkait dengan PPPK di Kaltim yang sudah lolos namun statusnya masih TP alias Tanpa Penempatan.

“Berbicara masalah nilai kemudian beberapa kelengkapan yang lain, sebagian besar telah banyak pegawai yang lulus tes dan berhak beroleh status PPPK. Tetapi ternyata ketika sudah di sampaikan oleh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pusat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ternyata dengan status TP sehingga sampai saat ini statusnya tidak jelas masih honor,” kata Salehuddin.

Di Kaltim ada sekitar 567 guru tenaga pendidikan PPPK sekolah negeri yang lulus tes tetapi statusnya masih TP.

Berita Lainnya:  Anggota DPRD Kaltim, Safuad, Melakukan Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan

“Itu baru sekolah negeri belum swasta dan SMK. Nah kemungkinan ribuan,” kata Salehuddin, Selasa (21/3/2022).

Salehuddin pun menilai Lembaga DPRD Kaltim memang perlu untuk melakukan pengajuan kembali PPPK yang lolos dengan status TO kepada Pemprov Kaltim dengan pertimbangan Disdikbud memberikan semacam maaping pemetaan kebutuhan guru.

“Kenapa kita sampaikan demikian karena dari GTK menyampaikan dari 2023-2025 bahwa itu akan terjadi pensiun besar besaran di posisi guru tenaga pendidikan, pun demikian di kaltim. Mungkin saya nilai hampir 30-40 persen guru dan tenaga pendidikan di kaltim ini akan mengalami pensiun,” kata Salehuddin.

Berita Lainnya:  DPRD Kaltim Gencar Reses Serap Aspirasi Masyarakat

Kalau ini terus berlanjut otomatis banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru. Di lain pihak ada 567 SMA itu yang di status Tingkat Partisipasi Kasar (TPK), sehingga mereka mengajar status honorer kemudian ada beberapa yang harus terpinggirkan karena ada PPPM yang lulus menempati posisi dia.

Sementara faktanya Kaltim sangat kekurangan guru. Karena itu muncul pertanyaan, bagaimana Kaltim berbicara SDM menunjaang IKN kalau SDM guru tenaga pendidikan saja menjadi permasalahan.

Berita Lainnya:  Sekretaris Demokrat Kaltim Bakal Kroscek Kadernya (AR) yang Nunggak Jamsos

“Harapan kita sebetulnya liding sektornya GTK Disdikbud Pemprov Kaltim melakukan proses pemetaan bagaimana melakukan proses penyebaran guru secara merata di kaltim ini supaya proses belajar mengajar bisa di laksankan dengan baik. Sebab Bagaimana anak kita bisa sekolah dengan baik kalau gurunya kurang, disamping belum lagi bicarra sarana prasarana,” pungkas Salehuddin.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/ADV/Frisca)

...

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email

terkait

.