Portalborneo.or.id, Kutai Kartanegara – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) bertanggungjawab atas ketersediaan infrastruktur jaringan, tower, dan sinyal. Namun tidak sampai disitu, Diskominfo Kukar juga turut menyalurkan informasi pemerintah melalui bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP).
Ahmad Arianto, selaku Kepala Bidang PKP Diskominfo Kukar menyampaikan bahwa Bidang Statistik, Informasi dan Teknologi (IT), E-Government dan Pelayanan Informasi, Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) ditanggulangi oleh Diskominfo Kukar saat menghadiri undangan Podcast Etam Berkesah, Kamis (6/10/2022).
“Dari sekian bidang itu, PKP inilah yang memiliki fungsi sangat luas. Karena langsung berhubungan dengan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Dan fungsi komunikasi ini tidak hanya sebatas lingkup internal pemerintah. Namun juga dalam fungsi komunikasi ini kita menyediakan ruang kepada masyarakat agar berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara,” lugas Rianto.
Rianto berkomitmen dalam mengemban program tersebut. Menurutnya menjalin kemitraan dengan media massa merupakan hal yang dibutuhkan. Sehingga, nantinya Diskominfo Kukar dapat memanfaatkan platform penyalur informasi dari pelbagai media terkait informasi kegiatan pemerintah.
Selain itu, terdapat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memfasilitasi masyarakat kecamatan hingga desa. KIM tidak dibentuk oleh pemerintah, melainkan berdiri dari masyarakat sendiri. Hadirnya KIM sebagai himpunan kelompok informasi ini merujuk pada Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
KIM terbagi menjadi empat kelompok dan mempunyai peran strategis sendiri dalam bidang informasi, seperti Kelompok Media Tradisional, Kelompok Konten Positif, serta Kelompok Strategis.
“KIM itu lahir dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi, dengan adanya KIM sebenarnya bisa memberikan pola komunikasi yang baik antara pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah,” pungkas Rianto.
(Tim Portalborneo.or.id/Ash/ADV)
