Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menepis isu adanya tudingan keterlibatan dirinya atas dugaan korupsi, terkait penyalahgunaan keuangan daerah.
Tudingan itu disampaikan Koordinator Forum Anti Korupsi (FAK), Ahmad Mabbarani, Rabu (21/1/2021). Menurut Ahamd, penyalahgunaan terjadi saat peminjaman kredit pada tahun 2011 kepada Bank Kaltimtara.
Dikutip dari media online bernama Menitindonesia.com, yang menuliskan artikel berjudul “FAK Minta KPK Usut Kakak Kandung Bupati Panajam Utara, Dugaan Korupsi Rp240 Milyar di BPD Kaltara-Kaltim”, Ahmad Mabbarani mengatakan bahwa PT Hasamin Bahar Lines yang bergerak di bidang transportasi, berdiri berdasarkan Akte No. 46, yang diterbitkan Notaris Hernawan Hadi, SH di Kota Samarinda tanggal 17 Januari 2011.
Ahmad menilai tak butuh waktu lama, hanya berjarak lima bulan sejak didirikan, PT Hasamin Bahar Lines milik Hasanuddin Mas’ud itu, mendapat gelontoran fasilitas kredit investasi dari BPD Kaltim yang berisifat Non Revolving (dicairkan sekaligus), sebesar Rp235,8 milyar, dengan 11,5% secara period per bulan dan jatuh tempo 84 bulan tertanggal, 3 Mei 2018 termasuk grace periode 12 bulan.
Pinjaman itu ditujukan untuk pembiayaan pengadaan kapal baru berupa 10 unit tugboat dan 10 unit kapal tongkang berukuran 300 feet.
Di tahun 2011 hingga tahun 2012, berdasarkan data pembayaran kredit PT Hasamin Bahar Lines yang diperiksa oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018, Ahmad mengungkapkan diketahui Hasanuddin Mas’ud melakukan pembayaran terakhir pada September 2014.
Terdapat tunggakan pokok sebesar Rp7,3 milyar yang belum terbayar, terdiri dari tunggakan Januari, Februari, Maret, April dan September 2014, dengan bunga sebesar Rp23,9 milyar, yang merupakan tunggakan bunga sebelum restrukturisasi ditambah dengan tunggakan bunga bulan Februari sampai dengan September 2014.
Dengan demikian, lanjut Ahmad Mabbarani, fasilitas kredit PT Hasamin Bahar Lines dikategorikan macet atau dalam kolektifibilitas 5.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penggelontoran kredit tersebut. BPK menemukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan kredit kepada PT Hasamin Bahar Lines senilai Rp240 milyar. Ini harus diusut oleh KPK,” ucap Ahmad Mabbarani, seperti yang tertulis dalam artikel itu.
Mendengar kabar tersebut, Hasanuddin Mas’ud pun membantah adanya kabar miring yang menyeret dirinya.
“Itu tidak benar. Perusahaan kredit berdiri 2011, nah 2012, 2013, 2014 bagus aja. Tahun 2015 karena ada penurunan ekonomi secara global ditarik bank. Lalu 2017 kita ada restrukrisasi kredit. Jadi tidak ada masalah sampai sekarang,” ucap Hasanuddin Mas’ud dilansir dari Politikal.id, Kamis (20/1/2022).
Dalam Ahmad di Menitindonesia.com, Ahmad mengutip hasil laporan BPK Kaltim, ada kesalahan pemberian kredit tanpa analisis yang mendalam. Pemberian kredit Rp 240 miliar tersebut yang ia duga, melanggar aturan.
“Memang sempat macet, tapi tidak ada korupsi,” kata pria yang akrab disapa Hasan itu.
Hasan melanjutkan, kredit tersebut sedang tahap pelunasan. “Proses bayarnya nyicil kami lakukan,” terangnya.
Dalam pemberitaan di Menitindonesia.com juga disebutkan bahwa tudingan korupsi yang ditujukan kepada Hasan, melibatkan salah satu ketua organisasi masyarakat di Kaltim, Said Amin.
Dalam keterangan koordinator FAK, Ahmad Mabbarani pada artikel itu, jaminan pinjaman sebagai anggunannya adalah aset milik Said Amin.
Hasan membantah adanya kerja sama dengan Said Amin secara langsung. Namun ia mengatakan hanya berhubungan dengan kerabatnya. “Saya enggak pernah berhubungan dengan Said. Kalau orangnya memang mungkin benar,” masih dikutip dari Politikal.id.
Hasan mengatakan, isu yang berhembus kepada dirinya itu dia istilahkan dengan salah alamat. Sejak dilantik menjadi anggota DPRD Kaltim kurang lebih tiga tahun lalu, dirinya tidak lagi duduk sebagai pemimpin perusahaan.
“Saya bukan lagi pemilik perusahaan. Jadi sebenarnya saya enggak ada hubungannnya terlebih juga sama Said,” tandasnya. (DZL/NFL)
