Portalborneo.or.id, Samarinda – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Krisyanto, mengungkapkan pertimbangan serius yang sedang dipertimbangkan partainya terkait tekanan hukum yang mungkin timbul dalam rencana untuk mendorong hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilu dan pilpres 2024 di DPR. Dalam diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).
“Bukan perhitungan, tapi tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kalau orang ditekan, ada respon yang berani menghadapi temanan ada yang takut juga kita maklumi,” kata Hasto.
Hasto menyatakan pemahamannya bahwa tidak semua anggota dewan memiliki ketahanan untuk menghadapi tekanan-tekanan tersebut.
Meskipun belum ada keputusan resmi dari PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR, Hasto menegaskan bahwa pertarungan politik jelang pemilu telah memasuki babak akhir, dan partainya meyakini bahwa Istana akan menggunakan segala cara untuk menghambat rencana tersebut.
Hasto juga menduga adanya tekanan yang mungkin dilakukan melalui revisi UU MD3, yang bisa mengubah kembali dinamika kekuatan di DPR.
Dalam konteks ini, Hasto menyoroti potensi revisi UU MD3 yang dapat mengubah kursi Ketua DPR, yang saat ini dipegang oleh PDIP sebagai pemilik suara terbanyak hasil pemilu. Namun, dia juga mencatat bahwa belum ada langkah konkret dari Fraksi Golkar untuk mendekati fraksi-fraksi lainnya demi merevisi UU MD3, seperti yang diklaim oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Meskipun beberapa anggota fraksi sempat mengungkapkan dukungannya terhadap usulan hak angket, seperti yang terjadi dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Maret, belum ada tindak lanjut yang terlihat dari fraksi-fraksi tersebut.
Bahkan, Ketua DPR dan anggota Fraksi PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pergerakan resmi terkait usulan hak angket, dan dia juga tidak memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDIP terkait hal tersebut.
Sementara itu, atmosfer politik terus berkembang, dengan potensi perubahan dinamika kekuatan di DPR. Namun, PDIP dan fraksi-fraksi lainnya masih dalam proses evaluasi dan pertimbangan serius terhadap langkah-langkah politik yang akan diambil, mengingat kompleksitas dan potensi konsekuensi dari setiap langkah tersebut.
Tim Redaksi Portalborneo.or.id/FRC.
