Portalborneo.or.id, Tenggarong – Pemerintah Desa (Pemdes) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kukar berhasil membuat Kutai Kartanegara (Kukar) menyandang status nol Desa tertinggal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengapresiasi penuh kerja keras mereka, sehingga per tahun depan tunjangan BPD akan ditingkatkan hingga 65 persen.
Arianto, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar membeberkan bahwa tunjangan ini merupakan permohonan Bupati Kukar. Nantinya, kenaikan tunjangan tersebut akan ditujukan pada seluruh ketua beserta anggota BPD di Kukar.
“Sejak 2022 ini sudah tidak ada desa tertinggal lagi, sudah berkembang, maju dan mandiri. Bupati berpikiran bahwa ini atas kerja Kades dan BPD. Makanya di tahun 2023, ADD akan ditambah seiring dengan meningkatnya APBD kita,” ungkap Arianto, Selasa (8/11).
Arianto menambahkan dengan naiknya APBD tahun 2023, maka Alokasi Dana Desa (ADD) akan turut mengalami peningkatan yang signifikan. ADD Kukar yang sebelumnya sebesar 300 Miliar, kini melonjak hingga 450 Miliar atau 20-30% lebih tinggi. Nantinya, 70% ADD Kukar tersebut akan digunakan untuk program dan kegiatan Pemdes. Sehingga 30% sisanya akan didistribusikan untuk operasional Pemdes, termasuk penghasilan tetap dan tunjangan BPD.
“Jadi sebelumnya tunjangan BPD itu bagi ketua angka 1,9 Juta dan setelah dihitung kemampuan ADD mampu dinaikkan 65% jadi naiknya hingga 3,1 Juta,” jelas Arianto.
Dengan naiknya tunjangan, Arianto berharap hal ini mampu menjadi motivasi bagi BPD se-Kukar untuk semakin meningkatkan kinerja mereka, sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
“Kalau kami di Pemda bisa berkolaborasi dengan Pemdes bisa melayani masyarakat dengan baik. Kami yakini tujuan atau visi misi Pemkab mewujudkan masyarakat Kukar sejahtera dan bahagia bisa terwujud,” harapnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/Ash/ADV)
