Portalborneo.or.id, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur diharapkan segera membentuk dan mengaktifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota secara massif. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus Rancangan Perda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan DPRD Provinsi Kaltim, Sarkowi V Zahry, usai kunjungan kerja Pansus ke DPRD Yogyakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta pada 4-7 Juni 2024.
Sarkowi menegaskan pentingnya keberadaan FPRB untuk mengoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana di daerah.
“Kalau yang belum ada agar dibentuk, dan yang sudah ada agar diaktifkan. Jangan hanya papan nama dan ada pengurusnya, tapi tidak ada gerakan nyatanya,” ujarnya didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Agiel Suwarno, Selamat Ari Wibowo, Eddy Sunardi Darmawan, serta anggota lainnya.
FPRB berfungsi sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam mengurangi risiko bencana, menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal aspirasi serta ide-ide terkait penanggulangan bencana.
“Ini salah satu rencana aksi daerah yang melibatkan pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa yang dikoordinasikan oleh BPBD,” jelas anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.
Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Sarkowi melihat bagaimana FPRB di sana terbentuk dengan baik, melibatkan berbagai pihak termasuk dunia usaha dan NGO baik dalam maupun luar negeri. Meski pembentukan forum ini tidak terlalu sulit, Sarkowi mengakui bahwa menjaga eksistensi dan komitmen yang berkelanjutan adalah tantangan tersendiri.
“Tapi kalau tidak dimulai, kapan lagi? Ini tantangannya. Potensi bencana perlu diwaspadai dengan segala upaya termasuk kesiapsiagaan yang maksimal,” tandas Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini.
Sarkowi juga menekankan pentingnya pembentukan desa tangguh bencana di wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana. Ia mencontohkan banjir di Kabupaten Mahulu, yang seharusnya dapat diantisipasi dengan adanya desa tangguh bencana dan FPRB di desa-desa tersebut.
“Jangan sampai sudah terjadi bencana baru bingung semua,” ungkapnya.
Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi DI Yogyakarta, R Ali Sadikin, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2023 sudah ada 324 desa di Yogyakarta yang membentuk forum pengurangan bencana tingkat desa. Forum ini terus dibina melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas serta pelatihan relawan.
“Karakteristik yang berbeda antar desa menjadi dasar peningkatan kapasitas sehingga tetap dilatih dan dibina karena merekalah garda terdepan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.
Selain itu, dalam upaya penanggulangan bencana, Yogyakarta juga menyusun dokumen risiko bencana berdasarkan kajian para ahli dan data dari instansi terkait seperti BMKG. Dokumen ini kemudian dijadikan acuan untuk dokumen penanggulangan bencana lima tahunan.
“Analoginya, suatu penyakit harus melalui diagnosa untuk menentukan tindakan medis termasuk pemberian obatnya. Begitu juga bencana harus melalui kajian agar dalam menentukan penanganan bisa tepat sasaran dan optimal,” pungkas Ali Sadikin.
Tim Redaksi Portalborneo.or.id/FRC
