Portalborneo.or.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, bersama anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil Kutai Kartanegara (Kukar), H. Seno Aji, menggelar acara silaturahmi sekaligus reses dengan Lembaga Adat Se-Kabupaten Kutai Kartanegara di Rumah Makan Banjarsari, Tenggarong, pada Jumat (9/8/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh adat serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud mengungkapkan tujuan utama dari reses kali ini, yaitu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan lembaga adat di Kutai Kartanegara.
“Mudah-mudahan, saya dapat menyerap aspirasi yang disampaikan, khususnya dari lembaga adat Awang Dayang di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Pada acara tersebut, beberapa isu utama disuarakan oleh masyarakat, termasuk kebutuhan mendesak akan akses jalan yang lebih baik ke wilayah Kutai Barat (Kubar), fasilitas rumah adat yang memadai, pelestarian budaya Kutai, serta fasilitas tempat ibadah.
Aspirasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Rudy Mas’ud, yang saat ini menjabat di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, teknologi, riset, dan lingkungan hidup, menjelaskan tugas-tugas utama anggota DPR.
Menurutnya, ada tiga hal utama yang menjadi fokus tugas anggota DPR: pertama, membuat undang-undang bersama pemerintah; kedua, mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan; dan ketiga, budgeting atau fungsi anggaran.
“Tugas kami adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat dapat diterapkan dengan baik dan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya.
Dalam penjelasannya mengenai masalah infrastruktur, Rudy menyoroti masalah jalan di Kutai Barat yang menjadi perhatian utama. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan merupakan kewenangan eksekutif, termasuk Bupati, Gubernur, dan Presiden, yang dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jalan provinsi hanya sekitar 50 km dari total 357 km perjalanan dari Samarinda ke Kutai Barat. Sisanya, yaitu 300 km, merupakan jalan nasional yang biayanya harus melalui APBN, bukan APBD,” jelasnya.
Rudy menambahkan bahwa masalah jalan di Kutai Barat sempat viral karena kondisinya yang rusak.
“Saya sempat melakukan perjalanan sendiri dari Samarinda ke Kutai Barat dan melihat langsung kondisi jalan. Selama perjalanan, saya mengalami beberapa kendala, termasuk kaca mobil yang pecah akibat terkena batu dari truk. Hal ini menunjukkan betapa buruknya kondisi jalan di sana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rudy menekankan pentingnya komunikasi antara Gubernur dan pemerintah pusat dalam menangani masalah infrastruktur.
“Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mampu berkomunikasi langsung dengan Presiden untuk memastikan anggaran infrastruktur tersedia. Jika komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, masalah infrastruktur seperti jalan yang rusak tidak akan pernah bisa teratasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, H. Seno Aji menegaskan komitmen mereka dalam membangun Kaltim bersinar.
“Silaturahmi ini merupakan kesempatan untuk saling mengenal dan mengisi. Terkait aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh adat tadi, anggota DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI akan memperhatikan dan berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat di Kutai Kartanegara. Kami berharap dapat bersama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tenggat waktu yang ditentukan,” katanya.
Lanjut, Rudy Mas’ud juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan perbaikan akses jalan dan infrastruktur lainnya di Kaltim.
Dirinya berharap, dengan dukungan masyarakat dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, masalah infrastruktur, khususnya di Kutai Barat, dapat segera teratasi.
“Kami akan berusaha keras agar aspirasi masyarakat Kaltim, terutama dalam hal infrastruktur, dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya,” pungkas Rudy.
Tim Redaksi Portalborneo.or.id/FRC
