PORTALBORNEO.OR.ID, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Samri turut berkomentar terkait proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Korpri Kaltim, di Jalan Wahid Hasyim II, Kawasan GOR Sempaja Samarinda.
Diketahui, Pemkot Samarinda sedang menggalakkan program penanganan penanggulangan banjir.
Dengan begitu, arah pembangunan di Ibu kota provinsi, Samarinda saat ini mesti benar-benar harus bersentuhan dengan lingkungan.
Dijumpai di ruangan kerjanya, kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmad I, Samri mengatakan, dalam membangun gedung, Pemprov Kaltim wajib memperhatikan dampak lingkungan dan tidak asal membangun.
Jangan sampai kata dia, hanya membuat drainase namun tidak merancang elevasi arah air mengalir.
“Larinya air ketika hujan kemana mesti diperhatikan. Pembangunan harus berwawasan lingkungan. Karena itu yang ditunggu – tunggu masyarajat,” ujar Samri, Rabu (6/10/2021).
Kendati begitu, rencana Pemprov Kaltim untuk membangun fasilitas kesehatan (faskes) mendapat apresiasi lantaran fasum tersebut untuk kepentingan masyarakat. Namun politisi dari PKS itu tetap bersikap kritis.
“Rencana itu bagus, tapi kalau menimbulkan masalah ya harus diperhatikan juga sama pemprov. Disana kan daerah banjirnya sangat luar biasa. Jangan sampai menimbulkan masalah baru,” imbuhnya.
Lanjut dia mengatakan, mestinya Pemprov Kaltim mengkaji ulang rencana RS Korpri itu. Apakah bangunan tersebut menimbulkan masalah baru kedepan.
“Kalau hasil kajiannya tidak menimbulkan masalah banjir ya silahkan. Tapi saya kuatir nanti banyak rumah yang tenggelam,” cetusnya.
Menurutnya, proyek pembangunan RS Korpri itu membuang-buang anggaran. Seharusnya, kata Samri lagi, faskes yang ada di Samarinda ditingkatkan fasilitas baik sarana dan prasaranannya.
“Kenapa enggak rumah sakit yang sudah ada ditingkatkan seperti IA Moeis, disitu kan minim fasilitas dan punya pemkot. Atau RS AW Syahranie punya pemprov itu ditingkatkan,” terangnya.
Masalah banjir di Samarinda menjadi momok yang menakutkan bagi warga. Hal itu lantaran masyarakat terdampak banjir mengalami kerugian selama ini.
“Saya pikir walaupun pemerintah membuat surga atau jembatan emas disitu, tapi kalau warga tetap kena banjir ya tetap aja enggak senang, saya yakin itu,” ungkapnya.
Seperti diketahui, baik pihak kontraktor dan Kadis PUPR telah merancang secara detail agar daerah resapan air di lahan atas gedung RS Korpri tidak beralih fungsi. Sebab diklaim kedua belah pihak menyebutkan, RS Korpri akan dibangun tampungan air hujan dan pengelolaan limbah rumah sakit dengan ramah lingkungan.
“Teorinya memang bagus, tapi selama ini teori itu bisa lepas atau tidak sesuai aplikasi di lapangan. Jadi harus dihitung juga kapasitasnya air seberapa besar, baik air hujan dan limbah yang diolah agar ketika hujan dan banjir, limbahnya tidak kemana-mana,” bebernya.
Dengan begitu, proyek yang sedang berprogres sekarang wajib terus diawasi pihak terkait dan masyarakat. Hal itu untuk memastikan idealnya bangunan RS Korpri sesuai dengan rencana awal.
“Untuk saat ini bisa diterima secara akal. Mudah-mudahan teorinya sesuai aplikasinya,” pungkasnya. (NFL/MA)ADV
