Kutai Timur – Sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokir) legislatif dengan program perangkat daerah menjadi atensi Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan. Ia mendorong intensitas bimbingan terkait Pokir dan usulan aspirasi guna menghindari kebingungan serta tumpang tindih anggaran atau perencanaan pembangunan.
Arfan menekankan hal tersebut menyusul kegiatan sosialisasi pencegahan tindak korupsi yang digelar tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di gedung DPRD Kutim, Rabu (15/11/2023).
“Kami juga meminta arahan yang lebih mendetail terhadap Pokir dan usulan yang kami ajukan, sehingga tidak ada kebingungan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ujar Arfan.
Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan betapa tumpang tindih pelaksanaan Pokir dapat menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program yang diusulkan oleh DPRD.
Dengan adanya arahan yang lebih detil dan mendalam, diharapkan anggota DPRD Kutim dapat menjalankan Pokir dan usulan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
“Kami ingin agar setiap usulan yang diajukan dapat dijalankan dengan tepat sesuai dengan fokus dan prioritas yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ia menyoroti pentingnya arahan yang terarah dan rinci guna memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkualitas.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antarfraksi guna memastikan keselarasan dan konsistensi dalam setiap Pokir dan usulan yang diajukan.
“Dalam proses pengambilan keputusan terkait Pokir dan usulan, koordinasi yang baik antarfraksi sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan, melalui arahan yang lebih intensif dan terperinci, diharapkan setiap Pokir dan usulan yang diajukan akan lebih terfokus dan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan Kutai Timur secara menyeluruh.
“DPRD Kutim berkomitmen untuk menjalankan setiap program dengan baik dan efisien, dan arahan yang jelas akan menjadi pondasi yang kuat dalam mewujudkan hal tersebut,” tegasnya.
Terakhir, Arfan mengimbau seluruh anggota DPRD untuk secara aktif terlibat dalam mendukung serta melaksanakan arahan yang diberikan demi terwujudnya program-program yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kutai Timur.
“Demi tercapai dan terwujudnya program-program yang bermanfaat, Ayo, seluruh anggota DPRD melibatkan diri dan mengikuti arahan KPK,” pungkasnya.