Samarinda – Ratusan mahasiswa berbondong-bondong datang, berkumpul dan berbaris rapi dengan semangat yang dipenuhi perlawanan untuk menyuarakan berbagai keresahannya di depan Gerbang Utama Kampus Universitas Mulawarman (Unmul), Kamis (22/8/2024).
Di tangan mereka, nampak beragam spanduk dan atribut protes dikibarkan, menampilkan berbagai pesan yang menyoroti isu-isu kritis selama 10 tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Aksi ini bukan tanpa tujuan diselenggarakan dengan hebohnya, melainkan bertujuan untuk mengevaluasi satu dekade pemerintahan dari Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia.
Di depan ratusan mahasiswa dan pengendara yang melintasi jalan Muhammad Yamin, Kota Samarinda, Muhammad Yuga, Koordinator Aksi, berbicara dengan penuh semangat melalui pengeras suara.
Setiap kata yang terucap dari mulut generasi Z ini benar-benar menggema, diikuti sorakan dukungan dari para peserta aksi.
“Kami di sini bersama-sama akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekalian mengevaluasi pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini,” serunya.
Spanduk-spanduk di sekitar Muhammad Yuga, memperlihatkan berbagai tuntutan-tuntutan yang diangkat oleh para mahasiswa, mulai dari Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Reforma Agraria Sejati, hingga penolakan terhadap RUU Penyiaran dan komersialisasi pendidikan.
Suasana di depan gerbang kampus semakin memanas ketika Yuga menyinggung revisi UU Pilkada yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR Pusat.
Menurut Yuga dan kawan-kawannya, revisi itu tidak hanya menabrak putusan MK, tetapi juga mengancam integritas demokrasi Indonesia.
“Kami menolak dengan tegas revisi UU Pilkada ini,” tegasnya.
Semangat para demonstran tak kunjung surut. Suara yel-yel pun terus bergema di langit Kota Tepian, melibatkan setiap orang yang hadir dalam semangat perjuangan.
Sebelum mengakhiri orasinya, ia memberikan pesan penting kepada seluruh peserta aksi.
“Ini bukan aksi terakhir kami. Kami akan melanjutkan perjuangan ini dan merancang tuntutan-tuntutan baru yang lebih kuat,” tegasnya.
Aksi ini kemudian ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan konsolidasi, merancang strategi untuk aksi-aksi berikutnya yang akan dilakukan, dan memastikan bahwa suara mahasiswa tetap didengar di tengah hiruk-pikuk politik nasional.
Mereka bertekad untuk terus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menuntut pemerintahan yang lebih transparan dan adil.
“Kami akan adakan konsolidasi lanjutan untuk membahas soal revisi UU Pilkada. Karena kami nilai ada semacam pembangkangan konstitusi. Meskipun kita tidak tahu, apakah ini skenario dari Presiden Jokowi, atau ada miskomunikasi antara MK,” tegasnya.
