Portalborneo.or.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain menolak adanya rencana untuk penghapusan tenaga honorer.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa wacana penghapusan tenaga honorer pada pada akhir tahun 2024. Sani karibnya dengan tegas menolak rencana itu.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, jika dilakukan penghapusan terhadap tenaga hobore, maka mereka akan menjadi pengangguran terbuka.
“Jadi alau honorer dihapuskan karena mereka akan menjadi pengangguran terbuka,” tuturnya.
Kendati demikian, akan berusaha untuk meminta Pemkot Samarinda mengangkat semua tenaga honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pasalnya banyak sekali ribuan perut yang bergantung kepada honorer kita, bahkan jutaan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia tekankan, agar pemerintah pusat dapat menambah kuota penerimaan PPPK sebagai wujud penghargaan kepada tenaga honorer.
Pasalnya, Sani merasa sangat iba kepada para tenaga honorer, yang dimana mereka telah membantu pemerintahan namun mereka dirasa tidak dihargai.
“Jadi asihan mereka karena sudah membantu kita sekian lama tapi kita tidak menghargai. Kalau bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah,” imbuhnya.
(Rdn/AdvDPRDSamarinda)
