Upaya Pemkab Kukar Mengendalikan Inflasi Mendapat Apresiasi dari Pemerintah Pusat

Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono, memaparkan mengenai upaya pemerintah mengendalikan inflasi. (HO/Prokom)

Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono, memaparkan mengenai upaya pemerintah mengendalikan inflasi. (HO/Prokom)

Portalborneo.or.id, Kutai Kartanegara – Upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara (Kukar), mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Apresiasi yang diberikan Pemerintah Pusat berupa insentif, yang nantinya kembali diperuntukan untuk pengandalian inflasi di Kukar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono yang juga Ketua Harian TPID Kukar memaparkan kebijakan yang telah dilakukan hingga mendapatkan apresiasi dari Pemerintah pusat.

Kabupaten Kukar sudah menetapkan road map pengendalian inflasi daerah dari 2022-2024, di mana sudah tergambar rencana kegiatan untuk mengendalikan inflasi.

Terdapat sedikitnya enam upaya konkrit yang diterapkan Pemkab Kukar, di antaranya melaksanakan operasi pasar murah.

Operasi pasar murah dilakukan dengan menggandeng Perum Bulog cabang Samarinda, dan sudah terlaksana di 52 titik.

Dari data yang ada, operasi pasar di September 2023 menjual beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu di 300 titik.

Lalu, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

“Oleh karena itu, dari penetapan strategi melakukan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk merekrut tenaga Kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD dan Dishub, juga kita lekatkan anggaran untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah – wilayah yang bermasalah pangan,” ucap Sunggono.

“DKP juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan termasuk bantuan BBM,” sambungnya.

Atas upaya pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Kukar, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI nomor 336 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota, Pemkab Kukar telah menerima insentif fiskal sebesar Rp 9.864.642.000, yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi.

“Pengendalian inflasi selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan bersama – sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam pengendalian inflasi,” pungkasnya.

(Tim Redaksi Portalborneo.or.id)

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait