Portalborneo.or.id, Samarinda – Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di lima desa tertinggal di Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim telah menggelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa di Balikpapan, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menekankan pentingnya keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mengatasi permasalahan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami sedang fokus pada lima desa tertinggal di Kaltim, termasuk Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dan empat kampung di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yaitu Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, dan Kampung Lemper,” ujar Anwar.
Status desa tertinggal ini menurutnya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, terutama jalan, serta kekurangan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat disana.
“Kami berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala ini dan memastikan bahwa kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi akan segera diatasi,” tambahnya.
Selama rapat tersebut, perwakilan dari kelima desa tertinggal juga memberikan masukan dan aspirasi langsung kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga langkah-langkah konkret dapat diambil.
“Kegiatan ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Bappeda Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim, Diskominfo, Dinas PMD Kabupaten Berau dan Kutai Barat, serta OPD terkait dari kedua kabupaten, serta tenaga pendamping profesional,” jelas Anwar.
Anwar menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan IPM melibatkan dua pendekatan strategis, yaitu fokus pada perbaikan indikator yang masih lemah dan program-program yang mendukung peningkatan indikator tersebut. Selain itu, pendekatan substansial juga digunakan untuk menggali potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pembangunan.
“Kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan desa tertinggal bukan hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga memerlukan dukungan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah melalui program dana desa dan alokasi dana lainnya,” pungkasnya.
(adv)
