Sri Puji Astuti Ungkap Fakta Pemotongan Gaji dan Tuntutan Karyawan RSHD Samarinda

Foto : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengungkap serangkaian fakta merugikan terkait kondisi karyawan Rumah Sakit Haji Darjat (RSHD) Samarinda, termasuk ketidaksesuaian gaji dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan pemotongan sepihak sebesar Rp 1 juta bagi karyawan yang mengundurkan diri.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (26/6/2023), para karyawan dan mantan karyawan RSHD menyuarakan ketidakpuasan mereka. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah hak sisa gaji yang belum dibayarkan pada tahun 2022.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan berbagai tuntutan yang dikemukakan oleh karyawan dan mantan karyawan RSHD Samarinda.

“Mereka hadir dalam RDP dan mengungkapkan beberapa tuntutannya,” ujarnya pada Senin (26/6/2023).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan Samarinda telah melakukan mediasi dua kali antara pihak karyawan, mantan karyawan, dan manajemen RSHD. Hasil mediasi tersebut berupa anjuran atau surat rekomendasi.

“Namun, setelah satu minggu, belum ada kejelasan terkait penerimaan dan pembayaran, serta pembicaraan mengenai pelunasan dan jadwal pelunasan,” ungkap Puji.

Puji juga menyoroti tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai delapan bulan. Ia menyatakan akan menyelidiki kebenaran informasi ini dan berkonsultasi dengan bagian pengawas.

“Masalah tunggakan BPJS Ketenagakerjaan selama delapan bulan sangat serius. Kami akan menyelidiki kebenarannya karena pembayaran BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan pengawasan. Kami juga akan berkonsultasi dengan bagian pengawas,” jelasnya.

Puji menyatakan niatnya untuk mengadakan pertemuan langsung dengan manajemen RSHD untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai masalah ini.

“Kami akan mendengarkan pihak manajemen untuk memahami kesulitan yang mereka hadapi sehingga masalah ini dapat terjadi. Kami melihat bahwa yang paling dirugikan adalah karyawan, dan sebagai wakil rakyat, kami harus mencari solusi untuk melindungi hak-hak mereka,” tambahnya.

Berikut tuntutan karyawan dan ex karyawan RSHD Samarinda :

1. Sisa gaji yang belum dibayar pada tahun 2022

2. Gaji karyawan tidak sesuai standar UMR

3. THR yang tidak dibayarkan secara penuh dan tidak dibayar kepada sebagian karyawan

4. Pemotongan gaji secara sepihak yang dilakukan manajemen RSHD sebesar Rp 1 juta kepada karyawan yang memutuskan resign 5. Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan selama 8 bulan.(adv/dprdsamarinda)

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait