Samarinda – Angkasa Jaya, anggota DPRD Samarinda, mendukung konsep “Samarinda Zero Tambang” yang diusung Pemerintah Kota (Pemkot). Namun, ia menegaskan bahwa komitmen kuat untuk membebaskan kota ini dari aktivitas pertambangan batubara seharusnya bisa diwujudkan lebih awal, bukan menunggu hingga tahun 2026.
“Kalau ada wacana bahwa Samarinda zero tambang, saya tentu mendukung, tapi kenapa mesti tunggu tahun 2026,” ucap Angkasa Jaya dalam sebuah diskusi dengan wartawan, Minggu malam (18/6/2023).
Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun-Rusmadi Wongso memiliki rencana untuk menjadikan Samarinda sebagai kota zero tambang batubara pada tahun 2026. Meskipun demikian, keputusan ini menuai pertanyaan, terutama karena izin tambang yang diterbitkan oleh walikota sebelumnya diyakini telah berakhir.
Angkasa Jaya menyoroti kurangnya komunikasi yang efektif antara Pemkot dan DPRD dalam mengawasi aktivitas pertambangan. Menurutnya, pengawasan yang tidak disertai dengan kebijakan yang tegas dari pemerintah dapat diartikan sebagai pembiaran, yang berdampak buruk pada kondisi lingkungan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Samarinda.
“Komunikasi kami di dewan dengan Pemkot dari dulu itu tidak berjalan dengan baik. Kritik terus terhadap tambang, tapi kebijakan wali kota tidak mantap, tidak sepenuh hati untuk menutup itu,” ungkapnya.
Angkasa Jaya menilai bahwa wacana “Samarinda Zero Tambang” mungkin terkait dengan kepentingan politik tahun 2024. Ia menyatakan bahwa jika benar target tahun 2026 diumumkan, itu mungkin untuk mendukung kampanye politik pada tahun 2024. “Kalau kita menyatakan 2026 Samarinda zero tambang, berarti kan 2024 maunya terpilih kembali. Itu seperti jangkar yang cuma diikat. Karena kalau pakai target seperti itu, ya kenapa nggak dari sekarang aja,” tegasnya.(adv/dprdsamarinda)
