Joha Fajal Minta Masyarakat Waspada Jukir Liar dan Ajak Tak Bayar Tanpa Binaan Pemerintah

Foto – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal yang meminta agar masyarakat tak memberi uang parkir kepada jukir liar.

Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik Juru Parkir (Jukir) liar di sekitar pinggiran tepian Mahakam, Kota Samarinda. Joha menekankan pentingnya mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal parkir untuk menciptakan rasa aman dan tertib.

Keresahan masyarakat semakin bertambah akibat perilaku Jukir liar yang meminta retribusi parkir diawal kunjungan, bahkan beberapa pengunjung mengalami kendala seperti parkir sendiri tanpa bantuan arahan, dan kerap kali mengalami kehilangan helm. Joha Fajal memberikan klarifikasi terhadap situasi ini dan meminta partisipasi masyarakat.

“Jadi masyarakat tidak usah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diarahkan pemerintah, dan jika ada pemaksaan maka bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib,” tegas Joha saat dihubungi belum lama ini.

Pemerintah Samarinda telah menyediakan sistem parkir non tunai di berbagai lokasi yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Joha mengungkapkan bahwa keberadaan Jukir liar masih perlu dipantau dan dilakukan langkah-langkah penindakan.

“Parkir non tunai ini tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, tapi kalau masih ada ditemukan Jukir liar, ya itu lah harus kita pantau,” ungkapnya.

Joha Fajal meminta agar masyarakat tidak membayar kepada Jukir liar yang belum dibina sesuai ketentuan. Ia juga memberikan saran kepada pemerintah untuk menempatkan Jukir resmi dari Dinas Perhubungan (Disbub) di kawasan yang masih memerlukan pengaturan parkir.

“Masukan kepada pemerintah jika masih ada ditempat-tempat yang perlu ditempatkan Jukir namun belum menempatkan orang untuk menjadi tukang parkir dari Dinas Perhubungan, agar bisa memasukkan tukang parkir Disbub di kawasan,” ujarnya.

Politikus partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menyoroti keberadaan oknum yang memanfaatkan situasi tersebut karena ketidakhadiran petugas resmi dari Disbub di kawasan tersebut.

Joha Fajal menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah agar tidak hanya satu tempat, tetapi juga dapat dijadikan contoh untuk tempat lain. “Pemerintah harus tegas, karena jika tidak tegas bukan hanya satu tempat saja, namun bisa dilakukan di tempat lain jika tidak ada sanksinya,” pungkasnya.(adv/dprdsamarinda)

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait