Samarinda – Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda mendapat sorotan akibat dukungan anggaran yang belum mencapai tingkat optimal. Tercatat, DP2PA Samarinda hanya memperoleh anggaran sebesar Rp9 miliar untuk menunjang seluruh kegiatan di instansi tersebut pada tahun 2023.
Permasalahan anggaran menjadi hambatan klasik di balik kendala program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Samarinda. Setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan untuk program ini ternyata masih jauh dari cukup. Akibatnya, program-program di bidang ini mengalami hambatan signifikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, memberikan sorotan terhadap masalah anggaran saat mengadakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa realisasi program kerja DP2PA Samarinda pada tahun 2023 baru mencapai 20 persen.
Menurutnya, masalah anggaran adalah akar dari kendala program kerja DP2PA Samarinda yang rendah. Pada tahun ini saja, anggaran mereka mencapai sekitar Rp9 miliar, yang harus mencakup seluruh kebutuhan instansi tersebut, termasuk pembayaran gaji pegawai.
“Anggarannya terbatas, termasuk untuk membayar gaji pegawai. Sisanya digunakan untuk melaksanakan program kerja yang ada,” ungkapnya di Kantor DPRD Samarinda. (20/7/2023).
Puji mengungkapkan bahwa kasus kekerasan anak di Samarinda masih tinggi, dengan 66 kasus tercatat pada periode Januari hingga 13 Juni 2023. Kasus melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan, dan narkoba pada anak. Untuk kasus perempuan, terdapat 17 kasus.
Meskipun masalah ini telah mendapat penanganan, Puji menyadari bahwa penanganan belum optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu contohnya adalah minimnya jumlah psikolog, di mana hampir semua psikolog yang dimiliki UPTD P2A juga merangkap tugas di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
Puji juga menyoroti program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang belum berjalan secara maksimal, hanya terealisasi di 15 dari total 59 kelurahan di Samarinda. Dalam perspektifnya sebagai Kota Layak Anak, Puji berharap mendapatkan penambahan anggaran untuk mendukung pelayanan dasar. “Kami berharap semua OPD yang bekerjasama dengan kami, mendapatkan penambahan anggaran. Karena kami bekerja di pelayanan dasar,” tandasnya.(adv/dprdsamarinda)
