Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, M. Udin, menekankan perlunya Penjabat Gubernur Kaltim melakukan evaluasi kinerja kepala dinas dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menunjukkan serapan anggaran rendah.
Dalam kesempatannya di Samarinda pada hari Senin, M. Udin menyatakan keprihatinan terhadap dampak ketidakseriusan tersebut pada percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga tahun 2024.
“Kami meminta kepada Pj Gubernur Kaltim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas yang serapan anggarannya rendah. Jika perlu ada rotasi pejabat yang bersangkutan, karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” ujar M. Udin.
Menurut M. Udin, rendahnya serapan APBD Kaltim oleh 23 OPD tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dengan dampak yang merugikan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang itu juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim. Ia menekankan bahwa Pj Gubernur telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujar M. Udin.
M. Udin juga menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, terutama yang terkait dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Sebagai langkah konkret, ia meminta OPD yang serapan anggarannya rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka, mengingat anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ia mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja baik dan serapan anggaran yang tinggi, berharap agar mereka dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya.
M. Udin berharap Penjabat Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah. Ia juga mengimbau seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah.
Seiring dengan itu, Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
(ADV/dprd/frc/168)
