Pemerintah Kalimantan Timur Protes Penghapusan Tenaga Honorer setelah Penandatanganan UU ASN

Foto: Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Foto: Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Portalborneo.or.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan pernyataan protes tegas terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah yang berlaku setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Protes ini muncul sebagai respons atas keprihatan mendalam terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap ribuan hingga jutaan warga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai tenaga honorer.

Muhammad Samsun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan keberatannya terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Ia memaparkan bahwa banyak orang di Kaltim yang bergantung pada pekerjaan honorer, termasuk istri, anak-anak, dan orangtua yang menjadi tanggungan mereka.

“Dengan penghapusan ini, ada potensi besar terciptanya pengangguran baru, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat,” kata Samsun.

Pemerintah Kaltim menekankan perlunya keistimewaan bagi provinsi ini dalam hal penanganan tenaga honorer. Terlebih Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada, dan menuntut jaminan bahwa mereka dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada yang tertinggal. Karena berpendapat bahwa APBD Kaltim mampu untuk membayar gaji tenaga honorer.

Undang-Undang ASN mencatat bahwa penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah harus diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Selain itu, undang-undang ini melarang pejabat di instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai ASN, dengan sanksi yang tegas apabila melanggar ketentuan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa dalam proses penataan tenaga honorer ini, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Selain itu, pemerintah berupaya untuk memperluas skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sehingga dapat menjadi opsi dalam penataan tenaga honorer.

Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan bijak bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Diskusi yang lebih mendalam dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak, sambil memastikan perlindungan bagi para tenaga honorer yang rentan terdampak oleh perubahan kebijakan.

(ADV/DPRD/FRC/70)

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait