Portalborneo.or.id, Samarinda – Sebagai respons atas tugas dan fungsi wakil rakyatnya, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, telah merangkum berbagai aspirasi yang dia dengar selama kegiatan reses yang panjang di wilayah Kota Samarinda. Hasil rangkumannya mengungkapkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat di Kota Samarinda sangat terkait dengan infrastruktur dan layanan yang lebih baik.
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh masyarakat adalah perbaikan infrastruktur jalan.
“Mereka meminta perbaikan jalan, termasuk gang-gang kecil, untuk memastikan akses yang lebih baik dan aman,” sebut Tio sapaan karibnya.
Selain itu, masalah drainase pun menjadi perhatian utama, karena masyarakat berharap agar sistem drainase ditingkatkan untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi dan memastikan aliran air yang baik di wilayah tersebut.
Kemudian, lampu jalan juga menjadi sorotan, dengan harapan agar peningkatan atau penambahan lampu jalan akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di malam hari.
“Perbaikan sarana-sarana ibadah juga menjadi permintaan dari beberapa warga, dengan harapan bahwa tempat ibadah seperti masjid dan gereja dapat diperbaiki untuk memberikan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi para jemaat,” katanya.
Masyarakat juga menginginkan akses Wi-Fi di tempat-tempat umum, seperti taman atau pusat kegiatan sosial, untuk keperluan belajar atau mengakses informasi, termasuk program Beasiswa Kaltim. Namun, masalah jaringan menjadi kendala, yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akses tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, berharap agar aspirasi masyarakat ini dapat menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dan legislatif. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, langkah-langkah konkrit dan perencanaan yang matang dalam penganggaran akan menjadi langkah penting ke depan.
“Aspirasi masyarakat Kota Samarinda yang terkait dengan peningkatan infrastruktur dan layanan akan menjadi pembahasan yang penting dalam agenda pembangunan daerah, serta langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait,” tandasnya.
(ADV/DPRD/FRC/76)
