Komisi IV DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin.

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin.

Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan peran pentingnya dalam penyusunan Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang kini memasuki tahap uji publik.

Dalam kesempatannya, Salehuddin menyampaikan alasan mendesaknya fasilitasi pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memberikan peluang serta dukungan yang merata bagi pesantren di Hotel di Balikpapan.

Menurut Salehuddin, keberadaan Ranperda ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak pesantren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan peraturan turunannya seperti PMA Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2020, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Proses penyusunan Raperda tersebut melibatkan serangkaian kegiatan pembahasan yang dilakukan oleh Pansus bersama Pemerintah Provinsi.

“Kami sampaikan bahwa sejak dibentuk dan ditetapkan Pansus telah melaksanakan kegiatan pembahasan dalam bentuk Rapat rapat Internal, Rapat rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja Konsultasi, Kunjungan Kerja Pengkayaan Referensi dan Kegiatan Uji Publik, penyusunan draft laporan,” katanya.

Salehuddin menjelaskan bahwa hasil dari kegiatan ini adalah Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 26 pasal yang terbagi dalam 12 bab.

Berikut adalah struktur bab dalam Raperda tersebut:
Bab I: Umum
Bab II: Fungsi Pesantren
Bab III: Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren
Bab IV: Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren
Bab V: Pemberdayaan Pesantren
Bab VI: Penguatan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pesantren
Bab VII: Kerjasama
Bab VIII: Peran Serta Masyarakat
Bab IX: Koordinasi
Bab X: Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan
Bab XI: Pendanaan
Bab XII: Ketentuan Penutup

Salehuddin juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan, termasuk Anggota Pansus, Tim Pakar, Staf Sekretariat, Kepala Kanwil Kementerian Agama, Biro Kesra, dan Kepala Biro Hukum, yang turut serta dalam menghasilkan Raperda ini.

Dalam kesempatan tersebut, Salehuddin juga menyampaikan permintaan maaf atas tutur kata yang mungkin kurang berkenan selama rapat dengar pendapat dalam pembahasan Raperda. Ia berharap agar Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya bagi semua pihak, dengan harapan terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang adil, makmur, sejahtera, dan berahlak mulia.

(ADV/dprd/frc/169)

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait