Portalborneo.or.id, Samarinda – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi daerah, kini tengah berfokus pada upaya optimalisasi kewenangan dan peran mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pemberian kewenangan dan perizinan kepada berbagai jenis perusahaan.
Dalam penjelasannya, Nidya Listiyono menggunakan analogi sektor bisnis untuk mengilustrasikan konsep ini. Ia menggambarkan bahwa perusahaan daerah memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menjalankan bisnisnya, sementara perusahaan dengan tingkatan yang lebih tinggi, seperti Perseroan Terbatas (PT), tunduk pada batasan modal yang lebih besar.
“Kami ingin memastikan bahwa kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip persaingan yang sehat. Tujuan utama adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara berkelanjutan,” Nidya Listiyono.
Komisi II DPRD Kaltim saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan ekonomi wilayah ini.
Hasil dari evaluasi ini diharapkan akan memberikan panduan yang lebih jelas dalam peran DPRD Kaltim dalam mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah.
Evaluasi ini juga menciptakan ruang bagi dialog konstruktif antara anggota DPRD dan pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Diharapkan bahwa upaya Komisi II ini akan mendorong perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkesinambungan di wilayah Bumi Etam.
(ADV/DPRD/FRC/52)
