Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis atau akrab disapa Nanda, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Kaltim yang masih di bawah 50 persen. Nanda juga memberikan dukungannya terhadap tindakan tegas yang diambil oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Sebagai seorang legislator, Nanda menyoroti fakta bahwa sejumlah OPD di Kaltim belum mencapai target realisasi anggaran yang ditetapkan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pj Gubernur Akmal Malik telah menyampaikan niatnya untuk memberikan peringatan tertulis dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang masih di bawah 58 persen dalam pencapaian anggaran mereka. Selain itu, dia berencana memberikan pendampingan atau bimbingan kepada OPD yang belum mencapai target tersebut.
Nanda mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pj Gubernur dan menyatakan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk mendorong OPD agar meningkatkan kinerja mereka.
Dia menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan anggaran yang signifikan, seperti APBD Kaltim tahun 2023 yang mencapai Rp 25,32 triliun, untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengharapkan pemerintah dan OPD di Kaltim untuk memaksimalkan penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat,” kata Nanda.
Keprihatinan terhadap rendahnya realisasi anggaran OPD di Kaltim dan dukungan terhadap tindakan Pj Gubernur Akmal Malik menjadi sorotan utama dalam berita terkini DPRD Kaltim. Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan publik diharapkan menjadi prioritas bagi pemerintah dan OPD di provinsi ini.
(ADV/DPRD/FRC/62)
