Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur akhirnya menyampaikan hasil reses/serap aspirasi masyarakat Masa Sidang III Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna Ke-52 DPRD Kaltim, Rabu (21/12/2022).
Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Samarinda sendiri menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang telah dirangkum untuk dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai bahan pertimbangan pada rencana kerja mendatang.
H Romadhony Putra Pratama pada kesempatannya sebagai juru bicara dari tim dapil I mengatakan, reses adalah momen memberi kesempatan kepada DPRD untuk kembali pada daerah pemilihannya masing-masing guna melihat langsung proses dan hasil pembangunan pemerintah, dalam ini DPRD perannya sebagai badan perwakilan.
Reses juga merupakan upaya untuk menjembatani publik dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Romadhony yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan, dalam poin pendidikan, masyarakat di Kota Samarinda begitu mengharapkan untuk dibangunkan rumah ibadah, sarana prasarananya, guru ngaji, wereles (alat pengeras suara), serta mobil ambulan penunjang kegiatan keagamaan.
Kemudian infrastruktur. Masyarakat Kota Samarinda dari sejumlah kecamatan begitu membutuhkan drainase, bantuan pengerukan drainase, perbaikan pondasi jalan, penerangan jalan umum, hingga pemeliharaan arus listrik karena kerap terjadi konsleting listrik.
Selanjutnya, terkait permasalahan sosial dan kebersihan. Masyarakat mengajukan untuk dibangunnya posyandu yang dilengkapi pakaian bayi, meja, timbangan dan perlengkapan lainnya.
“Selain itu, melihat maraknya kasus kekerasan seksual maka dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Kaltim mendorong pemerintah masih mengkampanyekan untuk Jangan Takut Lapor KDRT. Ini dapat dimulai dari lingkungan RT,” tukas Romadhony.
Sementara terkait kebutuhan di sektor pertanian, wakil rakyat Karang Paci dapil I telah merangkum jika masyarakat meminta lahan produktif untuk bercocok tanam tetap dipertahankan dan mendapat perhatian pemerintah.
“Artinya menjadi perhatian pemerintah juga terkait kemajuan sektor pertanian yang didukungnya dengan memprioritaskan lahan produktif daripada kepentingan lain yang memicu kekurangan lahan,” katanya.
“Seperti di wilayah Makroman. Mengatasi lonjakan harga sembako dapat dilakukan dengan gencarnya pembinaan, memanfaatkan lahan produktif. Dan semaksimal mungkin Dinas Pertanian untuk hadir selain daripada pembinaan, menuju petani mandiri,” sambungnya.
Lebih jauh terkait fasilitas umum. Pemerintah diminta untuk menyediakan tempat ibu menyusui di sejumlah tempat umum dan sarpras lainnya agar ramah perempuan dan anak.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id)
