Portalborneo.or.id, Samarinda – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah dengan tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap pengelolaan dana di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie (RSUD AWS) Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, memastikan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana RSUD AWS adalah sebuah keharusan.
“Sebagai pemimpin komisi yang memegang peranan penting dalam mengawasi pendapatan asli daerah (PAD) dan aset daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Ini adalah langkah kunci untuk memastikan dana publik dikelola dengan integritas dan efisiensi,” tegas Tio.
Tindakan konkrit telah diambil oleh Komisi II DPRD Kaltim, dengan mengundang pihak direksi RSUD AWS untuk memberikan penjelasan rinci terkait transparansi dalam pengelolaan dana di rumah sakit tersebut. Mereka memastikan bahwa pihak rumah sakit mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, serta menjalankan pengelolaan dana dengan penuh akuntabilitas.
Tio juga menyoroti kasus-kasus kontroversial seperti dugaan penggelapan dana Tunjangan Pemeliharaan dan Pengembangan (TPP) di RSUD AWS.
“Suara DPRD Kaltim ini berkomitmen untuk mengambil tindakan preventif dan antisipatif guna mengatasi masalah semacam ini dan menjaga agar dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak disalahgunakan,” kata Tio.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kaltim menekankan bahwa pemantauan terhadap pengelolaan rumah sakit tidak hanya mencakup aspek keuangan semata. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit, terutama saat menghadapi peralatan medis yang modern dan canggih. Tio mendukung upaya peningkatan kualifikasi tenaga medis dan perbaikan pelayanan pasien.
RSUD AWS Samarinda dikenal sebagai salah satu rumah sakit yang lengkap di Indonesia, dan suara DPRD Kaltim ini berharap agar masyarakat Kaltim dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Mereka juga menyoroti pentingnya sistem manajemen yang efisien dalam rumah sakit, termasuk manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah, demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana adalah langkah kunci untuk mencapai tujuan ini. Suara ini membuktikan bahwa DPRD Kaltim bertindak sebagai pengawas yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan integritas pengelolaan dana publik,” tandasnya.
(ADV/DPRD/FRC/54)
