DPRD Kaltim Bergerak Cepat: Minta Kemendagri Pastikan Status Perumahan Kopri Loa Bakung

Foto: Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

Foto: Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

Portalborneo.or.id, Samarinda – Dalam sebuah langkah proaktif, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi status Perumahan Kopri Loa Bakung yang telah menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat.

Polemik seputar legalitas perumahan tersebut telah menciptakan kebingungan selama hampir 30 tahun, dan DPRD Kaltim telah memutuskan untuk meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan.

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, memberikan pandangan yang jelas tentang langkah ini, dengan mengatakan bahwa masalah ini bukanlah kesalahan dari DPR, melainkan masalah administratif.

Aturan yang berlaku tidak memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mengirim surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov Kaltim) untuk meminta jawaban dari Kemendagri.

Sapto Setyo Pramono juga menekankan komitmen DPRD Kaltim dalam mengatasi masalah ini.

“Untuk diketahui DPRD Kaltim telah telah memfasilitasi pertemuan antara warga dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk menjelaskan status lahan. Meskipun pertemuan tersebut belum memuaskan sepenuhnya pihak masyarakat, mereka tetap berusaha menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pihak manapun,” tegasnya, (30/10/2023).

Tak hanya itu, DPRD Kaltim bahkan memastikan bahwa mereka melibatkan dana pribadi untuk memfasilitasi pertemuan ini, termasuk tiket perjalanan bagi sejumlah warga. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan polemik ini.

Kemendagri sendiri telah memberikan respons dengan meminta dokumen lengkap terkait kepemilikan perumahan, termasuk dokumen akta jual beli dan status kepemilikan PNS atau swasta. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perumahan ini sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk PNS, dan bukan untuk swasta.

DPRD Kaltim berharap bahwa hasil dari upaya bersama ini akan membawa kejelasan terkait status Perumahan Kopri Loa Bakung.

“DPRD Kaltim berkomitmen untuk tidak memotong-motong hasilnya dan akan memfasilitasi ke Kemendagri sesuai kebutuhan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keadilan bagi masyarakat Kaltim, dan semoga berakhir dengan keputusan yang bijaksana,” tandasnya.

(ADV/DPRD/FRC/73)

Bagikan :

Email
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
[printfriendly]

terkait