Portalborneo.or.id, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin rapat koordinasi yang membahas temuan dan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Rapat ini difokuskan pada implementasi rekomendasi BPK setelah evaluasi LKPD.
“Kami mengharapkan respon cepat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap rekomendasi BPK. Kami memberikan batas waktu dua hari untuk menyelesaikan ini,” kata Andi Harun dalam pertemuan di Balaikota Samarinda, Selasa (17/4/2024).
Beliau menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari prosedur standar dan bukan karena adanya temuan negatif. Ini merupakan bagian dari audit rutin oleh BPK.
Wali Kota Samarinda juga menekankan pentingnya tindak lanjut ini untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik di Samarinda, yang akan membantu mempertahankan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
“Kami bertekad untuk mempertahankan status WTP untuk kesepuluh kalinya, dan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar dari rekomendasi yang diberikan. Ada beberapa aspek dalam manajemen keuangan yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Sebagai penutup orang nomor satu di Kota Samarinda juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi pemerintah, yang penting tidak hanya untuk kepatuhan tetapi juga untuk memberikan dampak positif pada layanan publik dan Pembangunan. (Adv/DiskominfoSamarinda)
